TIMES GOWA, JAKARTA – Pelaksanaan Kontes AI Indonesia 2026 yang digagas TIMES Indonesia bersama KITA AI dinilai memiliki dampak strategis terhadap arah politik digital nasional. Ajang ini tidak hanya mempromosikan kreativitas berbasis kecerdasan buatan (AI), tetapi juga memperkenalkan praktik tata kelola etika, budaya, dan literasi AI yang relevan dengan dinamika politik digital Indonesia.

Kontes tersebut menghadirkan kategori seperti Miss Avatar AI Indonesia dan Miss AI Muslimah Indonesia. Penekanan pada etika visual, larangan manipulasi citra (deepfake), kepatuhan norma kesopanan, serta kekuatan narasi dan konteks budaya menjadi konsen panitia. Pendekatan ini dipandang sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan AI dalam ruang publik dan politik digital.

Peneliti AI KITA AI, Fajar Trang Bawana, menyebut kontes ini berpotensi memengaruhi cara publik memahami dan menggunakan AI dalam komunikasi politik.

“Politik digital hari ini sangat dipengaruhi visual, narasi, dan algoritma. Ketika AI masuk ke wilayah itu tanpa etika, risikonya tinggi. Kontes ini menunjukkan bahwa AI bisa digunakan secara bertanggung jawab,” ujarnya, Kamis (4/2/2026).

AI dan Dinamika Politik Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, politik digital Indonesia menghadapi tantangan serius. Mulai dari disinformasi visual, manipulasi citra tokoh publik, hingga konten politik berbasis algoritma yang memperkuat polarisasi. AI mempercepat produksi konten semacam itu, sekaligus menyulitkan publik membedakan fakta dan rekayasa.

Kontes AI Indonesia 2026, melalui aturan yang ketat, menegaskan batas antara kreativitas dan manipulasi. Peserta diwajibkan menjelaskan proses pembuatan, prompt, serta konteks karya, sehingga transparansi menjadi bagian dari penilaian.

Menurut Fajar, prinsip ini relevan untuk politik digital ke depan.
“Transparansi proses adalah kunci. Politik digital tidak bisa lagi bergantung pada visual semata tanpa akuntabilitas,” katanya.

Selain aspek kompetisi, kontes ini diposisikan sebagai sarana edukasi publik. Dengan membuka partisipasi luas, masyarakat diperkenalkan pada praktik AI yang beretika dan kritis, termasuk memahami potensi penyalahgunaan AI dalam kampanye politik.

Pendekatan edukatif ini dinilai dapat meningkatkan literasi politik digital, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi pengguna aktif platform digital.
“Kalau publik paham cara kerja AI, mereka tidak mudah terpengaruh konten politik yang manipulatif,” ujar Fajar.

Pengaruh terhadap Arah Kebijakan

Meski tidak berstatus kebijakan pemerintah, Kontes AI Indonesia 2026 dinilai berpotensi menjadi rujukan praktik baik (best practice) bagi pengembangan regulasi politik digital. Nilai-nilai yang diterapkan—etika, budaya, transparansi—dapat memperkaya diskursus tentang penggunaan AI dalam ruang politik.

Fajar menilai, Indonesia membutuhkan contoh konkret dalam mengelola AI di ranah publik.

“Regulasi penting, tapi contoh praktik di lapangan juga krusial. Kontes ini memberi gambaran bagaimana AI seharusnya digunakan,” ujarnya.

Menjaga Demokrasi di Era AI

Dengan makin dominannya teknologi dalam proses komunikasi politik, isu kedaulatan informasi dan kualitas demokrasi menjadi sorotan. Kontes AI Indonesia 2026 membawa pesan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan nilai demokrasi.

Melalui pendekatan etis dan berbasis budaya, ajang ini diharapkan dapat memengaruhi ekosistem politik digital nasional agar lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

“AI tidak boleh merusak kepercayaan publik terhadap politik. Justru harus membantu memperkuatnya,” kata Fajar.

Pelaksanaan Kontes AI Indonesia 2026 menandai babak baru dalam pertemuan antara teknologi dan politik. Di tengah transformasi digital yang cepat, ajang ini dinilai memberi sinyal bahwa arah politik digital Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh nilai, etika, dan kesadaran publik. (*)