TIMES GOWA, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Pacitan, terus mempersiapkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis komoditi kakao untuk periode 2025–2029.

Sebagai langkah awal, DPMD Pacitan menggelar rapat bersama tim pendamping dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dan DPMD Provinsi Jawa Timur.

Rapat tersebut menjadi momen penting untuk menyelaraskan visi dan strategi pembangunan desa yang bertumpu pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya melalui sektor pertanian kakao yang menjadi unggulan di Pacitan.

Pemaparan rapat komoditi kakao (FOTO: Rojihan/TIMES Indonesia)

Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemandirian desa merupakan pilar utama pembangunan kawasan perdesaan.

"Kemandirian desa dapat dilihat dari dua aspek, yakni kelembagaan pemerintahan desa dan kemandirian fiskal. Kedua hal ini harus kita dorong bersama agar desa-desa di Pacitan menjadi mandiri," jelas Heru. Senin (21/4/2025).

Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang telah menggandeng berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program pembangunan kawasan perdesaan kakao.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2025.

Heru menambahkan bahwa program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang salah satu prioritasnya adalah membangun dari desa dan dari bawah.

"Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa tidak bisa berjalan sektoral. Harus ada sinergi dan kolaborasi antara desa, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat," tegasnya.

Pembangunan kawasan perdesaan kakao diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk unggulan desa, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna. Dalam pelaksanaannya, pendekatan partisipatif dan integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.

Pemkab Pacitan juga menekankan pentingnya kontribusi seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan ini. Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah capaian Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan (IPKP), yang mencakup dimensi ekonomi, sosial budaya, jejaring prasarana dan sarana, serta kelembagaan.

Pengukuran IPKP akan dilakukan secara rutin setiap 2 tahun sekali, dengan pendampingan dari tim swakelola Universitas Brawijaya.

Rencana pembangunan kawasan perdesaan ini akan disinergikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Kabupaten Pacitan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, hingga RPJM Nasional.

"Acara hari ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mewujudkan kawasan perdesaan yang maju dan mandiri. Mari kita bersama-sama menggali potensi wilayah masing-masing, baik dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maupun pariwisata, untuk dikelola secara optimal," ajak Heru.

Di akhir sambutannya, Heru juga menyampaikan terima kasih kepada DPMD Provinsi Jawa Timur atas dukungan dan pendampingan dari tim UB.

Kabupaten Pacitan juga menjadi salah satu prioritas dalam program bantuan keuangan desa tahun 2026, yang diharapkan semakin memperkuat pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, Pemkab Pacitan optimistis pembangunan kawasan perdesaan kakao akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk itu pengembangan pembangunan kawasan perdesaan Bupati Pacitan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/1026/KPTS/408.12/2023 yang menetapkan enam desa sebagai  produsen komoditi kakao di antaranya Desa Sidomulyo, Mantren, Gawang, Gembuk, Sanggrahan dan Ketro. (*)